SEKDA BANJAR INGATKAN PESERTA BIMTEK RENSTRA AGAR SERAP MATERI DARI NARASUMBER

MARTAPURA – Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar Mokhamad Hilman didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra H Masruri, Asisten Bidang Administrasi Umum Hj Siti Mahmudah, Kepala Bapeddalitbang Hj Galuh Tantri Narindra membuka secara simbolis kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjar 2021 – 2026, Sabtu (25/9/2021) di hotel Grand Daffam Syariah  Banjarbaru.

Dalam sambutannya Sekda Hilman mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun tersebut berpedoman pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010 dan melalui bimtek yang diselenggarakan, akan sangat membantu Satuan Oerganisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam penyusunan nantinya.

Oleh karena itu karena itu kepada para peserta bimtek, Hilman berpesan agar seluruh peserta mengikutinya serius dan menyerap berbagai materi yang dipaparkan narasumber. Karena ada sejumlah narasumber dihadirkan, termasuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) RI.

“Jika ada kendala yang ditemui dalam penyusunan renstra ini maka dapat dibicarakan dalam forum diskusi, agar kendala tersebut bisa teratasi dan dikemudian hari seluruh Rencana Strategis yang dibuat sesuai dengan kaidah dan rumus penyusunan yang benar,” kata Hilman.

Sementara itu Ananda Juarsa, selaku narasumber dari KemenpanRB RI dalam waktu yang diberikan memaparkan, pedoman khusus dalam penyusunan renstra agar sesuai dengan fungsi masing – masing SOPD. Di antaranya sebagai awal adalah dengan membuat pohon kinerja dan pemberdayaan SDM yang berkualitas, kemudian prensentase SDM yang bersertifikat.

“Indikator yang ditetapkan harus terukur dengan baik dan mandiri, menetapkan output serta data valid yang disajikan Perangkat Daerah, diantaranya, siapa melakukan apa,” ujarnya. Kemudian terkait ada kekosongan jabatan di suatu SKPD pria yang akrab disapa Nanda ini menekankan agar pimpinan bisa menunjukan kondisi terukur dimana yang ada kekosongan pejabat tadi. (ADB/MC Kominfo/Bappeda Litbang)