BERSAMA POKJA PKP, BAPPEDALITBANG TINDAK LANJUTI IMPLEMENTASI NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT (NSUP)
Merujuk pada surat PA.01.04-CK 66 Tahun 2022 merupakan Tahun Akhir implementasi National Slum Upgrading Project (NSUP) – Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dengan orientasi dan lingkup pendampingan kegiatan skala kawasan, penyiapan pengakhiran program (exit strategi) dan keberlanjutan program (Program sustainability)
Menindaklanjuti surat tersebut Bappedalitbang Kabupaten Banjar melalui Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kelompok Keja Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 3 agenda rapat yaitu, Penilaian Kinerja Pokja PKP Berdasarkan Aspek Penilaian Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)- National Slum Upgrading Project (NSUP), dan Penanganan Kawasan Kumuh berbasis Geografis Informasi Sistem (GIS), serta Pembahasan Tindak Lanjut Monitoring Kawasan Air Santri
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kabid Infrastruktur dan kewilayahan Hj. Herlina Maulidah, ST, MT didampingi oleh Kasubid Kewilayahan Edy Jaya, ST, MT bertempat di Ruang Rapat Bauntung Lantai III Bappedalitbang, Rabu (06/09/2022).
Elin sapaan akrabnya menyampaikan mengenai laporan kinerja pokja PKP, di akhir tahun akan dilaporkan ke Bupati Banjar terkait keberadaan Pokja PKP Kabupaten Banjar dan dari aspek media sosialisasi dan edukasi penanganan kumuh sementara ini hanya melalui website Bappedalitbang Kab Banjar, kedepannya diperlukan media website khusus penanganan kumuh serta KOTAKU akan meluncurkan bulletin media agar terjadinya transparansi dan penyebarluasan informasi sampai ke masyarakat luas.
Terkait mengenai agenda Penanganan Kawasan Kumuh berbasis Geografis Informasi Sistem (GIS) Edy Jaya menambahkan untuk penanganan kumuh diperlukan data bersifat visual, 3D, pemetaan berbasis informasi geografis tematik tidak berupa tabular lagi supaya lebih menarik serta mudah dipahami.
Dari tim Kotaku Kabupaten Banjar menyampaikan penarikan delineasi kumuh sebagai informasi geospasial tematik kumuh nasional dengan keakuratan peta kawasan permukiman kumuh skala 1:5.000 dalam hal mendukung refleksibasis data baik data tabular maupun data spasial (keruangan) yang mampu merepresentasikannya dalam bentuk visual (dunia nyata) berbasis komputer secara cepat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
Terkait tindak lanjut monitoring kawasan Air Santri berasarkan hasil evaluasi bersama tim dilapangan ada 128 MCK yang masih bermasalah dikawasan Air Santri dengan rincian 62 MCK ditangani di tahun 2021 oleh DPUPR Kab Banjar sisanya 66 MCK masih dalam proses kolaborasi dengan SKPD, yang menjadi permasalahan MCK sebagian belum terdapat penyambungan antara bilik ke mainhole, ini menjadi catatan penting bagi Pokja PKP Kabupaten Banjar dalam hal penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Banjar
Dari Citychanger menyampaikan harapannya diperlukan air hydrant pemadam kebakaran di kawasan air santri dalam hal pencegahan kebakaran.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, perwakilan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Banjar, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, perwakilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Koordinator KOTAKU Kabupaten Banjar, City Changer, dan Tim Management Consultant Kabupaten Banjar (TK/Bappedalitbang)