AGAR PROSES PENGINPUTAN IPKD LANCAR, BAPPEDALITBANG LAKSANAKAN RAKOR
MARTAPURA – Dalam rangka mempersiapkan penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar, melalui Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Jum’at (16/8/2024), menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penginputan IPKD dan Kelengkapan Data Dukung Lainnya bertempat di aula Baiman Bappedalitbang Banjar.
Rapat dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi (PPE) Bappedalitbang Banjar, Mujahid, didampingi oleh Kepala Sub Bidang Litbang, Gusti Rizky Maya Sari.
Dalam sambutannya, Mujahid menegaskan pentingnya rapat koordinasi ini sebagai langkah awal untuk memastikan kelancaran proses penginputan IPKD yang dijadwalkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) untuk Regional 9 (Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan) pada tanggal 9 hingga 13 September 2024.
Mujahid memaparkan sejumlah pembaruan pada aplikasi IPKD yang akan digunakan dalam penginputan mendatang. Salah satu perubahan utama adalah pergantian alamat URL aplikasi IPKD yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur BPP Kemendagri menjadi BSKDN Kemendagri. Selain itu, telah dilakukan pembagian user untuk setiap perangkat daerah guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penginputan data.
Integrasi antara IPKD dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dimensi 1 juga menjadi fokus pembahasan dalam rapat ini.
“Dalam Dimensi 1, kami telah menambahkan menu ‘INTEGRASI’ yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan penginputan dengan mengintegrasikan data dari SIPD-RI ke dalam IPKD untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keterpaduan data dan memudahkan proses penginputan,” jelas Mujahid.
Ia juga menggarisbawahi penambahan fitur pada Dimensi 2 dan Dimensi 6 yang bertujuan untuk memperkaya data yang diinput, serta statistik hasil pengukuran IPKD yang kini dapat diakses melalui dashboard aplikasi. Pembaruan-pembaruan ini, menurut Mujahid, memerlukan pemahaman dan kesiapan yang lebih dari setiap perangkat daerah yang terlibat, mengingat kompleksitas dan tantangan yang mungkin dihadapi selama proses penginputan.
Sementara itu Gusti Rizky Maya Sari, dalam tanggapannya, menguatkan pernyataan Mujahid dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran penginputan IPKD.
“Kami semua harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap setiap perubahan dan pembaruan yang ada pada aplikasi IPKD. Ini adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai hasil yang optimal,” ujar Gusti Rizky.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya peningkatan fitur dan integrasi baru ini, Kabupaten Banjar memiliki peluang besar untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Kami optimis bahwa dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik, kita dapat menyelesaikan penginputan IPKD Tahun Anggaran 2023 dengan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bappedalitbang Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penggunaan teknologi yang lebih canggih dan terintegrasi. Dengan dukungan penuh dari berbagai instansi terkait, Bappedalitbang optimis bahwa proses penginputan IPKD dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
Ke depan, Bappedalitbang Kabupaten Banjar akan terus memantau dan mengevaluasi hasil penginputan IPKD sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.
Dengan adanya komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, Kabupaten Banjar diharapkan dapat mencapai prestasi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.(Ione/Bappedalitbang)