RAPAT POKJA PKP KABUPATEN BANJAR, FOKUS PADA KAWASAN KUMUH DAN AKSES AIR MINUM
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Triwulan I pada Rabu, 5 Maret 2025. Acara yang berlangsung di Aula Bauntung Lt. III ini dibuka oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Herlina Maulidah.
Acara dihadiri berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjar, PT. Air Minum Intan Banjar serta Fasilitator PAMSIMAS.
Dalam rakor ini, Bappedalitbang diwakili Herlina Maulidah, menyoroti pentingnya evaluasi dokumen sektoral PKP. Evaluasi ini dilakukan karena adanya audit kinerja dari BPK/BPKP yang menyoroti kurangnya pemantauan terhadap dokumen strategis.
“Beberapa dokumen seperti RISPAM, RISPALD, JAKSTRADA, dan SSK perlu disinkronkan agar lebih relevan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, peserta rapat menyepakati perbaikan format lembar kerja untuk memastikan akurasi data dan pelaporan.” Ujar Herlina.
Salah satu agenda utama dalam rakor ini adalah permintaan data perumahan, terutama terkait kawasan kumuh dan akses air minum. Bappedalitbang menegaskan bahwa data sanitasi di desa kawasan kumuh masih belum lengkap, sehingga perlu koordinasi lebih lanjut dengan Dinas PUPR dan PT. AM Intan Banjar. Untuk mengatasi perbedaan data antarinstansi, rapat overlay akan dilaksanakan guna memetakan kondisi terkini kawasan kumuh secara lebih akurat.
Selain itu, dalam sesi pembahasan bantuan sosial (Bansos) untuk desa penerima program PAMSIMAS, telah ditetapkan sembilan desa yang akan mendapatkan dukungan optimalisasi sistem penyediaan air minum. Kesembilan desa tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi dan komitmen warga dalam mendukung program. Beberapa desa mengalami kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, sementara lainnya membutuhkan peningkatan kapasitas perpipaan dan pengolahan air.
Pokja PKP juga membahas kemungkinan mengintegrasikan desa PAMSIMAS ke dalam program penanganan stunting. Meskipun ada beberapa desa stunting yang telah memiliki akses air bersih dari PDAM, Pokja PKP tetap menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur sanitasi yang layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Rapat ini menghasilkan berbagai keputusan strategis yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi terkait. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, diharapkan program PKP di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Ione/Brigade Bappedalitbang)