BAPPEDALITBANG BANJAR TEKANKAN PENTINGNYA MONEV DAN PENDAMPINGAN INPUT DATA SIMONDALEV TRIWULAN II
MARTAPURA – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kembali menegaskan pentingnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pendampingan berkala terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sebagai langkah konkret, pada Rabu (16/7/2025) siang, Bappedalitbang menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Pendampingan Input Data Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Simondalev) untuk Triwulan II tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh SKPD mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia dan berlangsung di Aula Baiman Bappedalitbang Banjar.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia, Sihabuddin, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memantau dan mengukur pencapaian pembangunan daerah.
“Kabupaten Banjar menggunakan aplikasi Simondalev sebagai sistem berbasis elektronik yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan SKPD,” ungkap Sihabuddin.
Dalam rapat ini dilakukan evaluasi atas capaian realisasi fisik dan keuangan, termasuk indikator kinerja triwulan II tahun berjalan. Selain itu, diberikan pendampingan teknis penginputan data ke dalam aplikasi Simondalev, serta identifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan program.
“Dari hasil evaluasi terhadap data monev dan e-SAKIP yang telah diinput, ditemukan beberapa kekeliruan. Ada deviasi cukup tinggi, bahkan ada yang realisasinya justru melebihi target. Hal ini perlu dikonfirmasi langsung kepada SKPD yang bersangkutan,” tambah Sihabuddin.
Rapat berlangsung dinamis dan interaktif. Masing-masing perwakilan SKPD menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, baik dalam pengisian data di e-Monev maupun e-SAKIP. Beberapa persoalan teknis dan administratif muncul ke permukaan, termasuk konfirmasi ketidaksesuaian target dengan realisasi.
Melalui kegiatan ini, Bappedalitbang sebagai lead sector perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah berharap dapat memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Pendampingan dan komunikasi intensif dinilai penting agar laporan pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus meningkatkan kapasitas SKPD dalam penyusunan dan pelaporan data pembangunan, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan dan akuntabel,” pungkas Sihabuddin.(Ione/Brigade Bappedalitbang)