KABUPATEN BANJAR BANGUN FONDASI SMART GOVERNANCE LEWAT MASTERPLAN PERKANTORAN BARU
MARTAPURA – Dalam upaya mendukung transformasi tata kelola pemerintahan berbasis smart governance, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggandeng CV Waigama Konsultan untuk menyusun Masterplan Perkantoran Baru Kabupaten Banjar. Langkah ini bertujuan menyediakan kawasan perkantoran yang representatif, tertib, dan efisien guna mendukung kelancaran pelayanan publik serta pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, saat membuka kegiatan Ekspose Antara Penyusunan Masterplan, Rabu (8/10/2025) di Aula Bauntung Bappedalitbang Banjar, menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk meninjau progres penyusunan dokumen sekaligus menjaring masukan dari seluruh perangkat daerah.
“Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyelaraskan kebutuhan setiap SKPD agar dapat diakomodasi dalam rencana induk, serta mencari solusi atas kendala yang ditemui di lapangan,” ujarnya.
CV Waigama Konsultan dalam paparannya memaparkan hasil kajian teknis dan analisis kawasan calon lokasi perkantoran baru yang terletak di Kecamatan Karang Intan dengan luas sekitar 46,8 hektare. Berdasarkan hasil survei dan analisis satuan kemampuan lahan (SKL), wilayah tersebut memiliki topografi datar, kondisi tanah stabil, serta aksesibilitas yang sangat mendukung dari berbagai arah yakni Jalan Ir. P.M. Noor, Jalan Lingkar Timur, dan Jalan Chandra Kirana. Selain itu, kawasan ini dinilai strategis karena berada di antara dua pusat pemerintahan besar: Martapura dan Banjarbaru
Rencana kawasan perkantoran ini akan menampung 26 instansi dan lembaga perangkat daerah dengan kebutuhan total lahan mencapai 27,12 hektare. Area inti perkantoran mencakup 56% dari luas keseluruhan kawasan, sementara sisanya dialokasikan untuk zona pendukung seperti fasilitas umum, ruang terbuka hijau, serta infrastruktur penunjang.
Kajian juga menekankan pentingnya penerapan standar bangunan hijau, efisiensi energi, sistem drainase terpadu, hingga sarana bagi penyandang disabilitas sesuai pedoman Kementerian PUPR
Beberapa peserta ekspose turut memberikan masukan, termasuk perwakilan dari DKISP Banjar, Ninik, yang menyoroti pentingnya penataan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Di era digital, ketersediaan jaringan dan sistem informasi yang terintegrasi menjadi kunci menuju perkantoran modern berbasis smart governance. Hal ini perlu dimasukkan dalam rancangan masterplan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PPI Bappedalitbang, Nuri Ansyari, menyampaikan bahwa kehadiran kawasan perkantoran baru diharapkan mampu menciptakan efisiensi koordinasi antarperangkat daerah sekaligus memperkuat citra Kabupaten Banjar sebagai pusat administrasi modern dan ramah lingkungan.
“Kita berharap masterplan ini menjadi tonggak penting menuju birokrasi yang lebih efektif, terpusat, dan terintegrasi dengan teknologi,” tutupnya.(Ione/Brigade Bappedalitbang)