SINERGI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA, CSR DIDORONG SEJALAN DENGAN PRIORITAS RPJMD BANJAR

MARTAPURA – Bappedalitbang Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR/PPM) sebagai langkah menindaklanjuti amanah Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Baiman pada Senin (2/12/2025) tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banjar, yang diwakili oleh Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq, didampingi Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) Dedi Nurmadi..

Dalam arahannya, Nashrullah menekankan pentingnya peran perangkat daerah dalam menjalin sinergi dengan dunia usaha. Ia mengajak seluruh SKPD untuk lebih proaktif menggaet, memfasilitasi, dan menghimpun partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan TSP/CSR, sehingga kontribusinya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Banjar.

“Jadikan SKPD masing-masing sebagai penggerak lokal, identifikasi kebutuhan prioritas di wilayah kerja, aktif berkomunikasi dengan perusahaan, serta permudah mekanisme kolaborasi. Dengan demikian, program CSR dapat terencana, berkualitas, terukur, dan sejalan dengan prioritas RPJMD,” ujar Nashrullah.

Rakor ini juga membahas berbagai regulasi terkait TSP/CSR, mulai dari Peraturan Daerah hingga Keputusan Bupati yang menjadi landasan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, turut dibahas sinergi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar melalui intervensi CSR pada 12 program prioritas daerah yang dapat didukung dunia usaha.

Diskusi interaktif berjalan dinamis, di mana sejumlah SKPD menyampaikan kebutuhan dan usulan, di antaranya Disnakertrans yang menyoroti perlunya dukungan perusahaan dalam optimalisasi perlindungan jaminan sosial UCJ BPJS Ketenagakerjaan serta pelaksanaan pelatihan operator alat berat bagi masyarakat sekitar tambang. Usulan ini dinilai penting untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

Mengakhiri rapat, Kabid Ekosda Bappedalitbang, Dedi Nurmadi, kembali menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Pelibatan Non-State Actor melalui skema Non-APBN/APBD seperti TSP/CSR dan filantropi sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan daerah.

“Kami berharap SKPD terus proaktif menggaet dan memfasilitasi partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan TSP/CSR,” pungkasnya.(Ione/Brigade Bappedalitbang)