BeritaBidang Ekonomi dan Sumber Daya AlamBidang Infrastruktur dan KewilayahanBidang Pemerintahan dan Pembangunan ManusiaBidang Penelitian, Pengembangan dan InovasiBidang Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiSekretariat

BANJAR DORONG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

admin

MARTAPURA –  Salah satu strategi pembangunan Pemerintah bagi upaya pemberdayaan perempuan adalah kesetaraan dan Keadilan Gender. Strategi ini diambil untuk untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

Diakui atau tidak pada saat ini peran perempuan sangatlah besar dalam berbagai bidang. Baik dalam peran pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan peran peempuan telah kita rasakan diranah publik, seperti contohnya politik. Dan itu artinya wanita dapat memajukan bangsa dan negara melalui SDM yang dimiliki oleh para perempuan Indonesia.

Dalam rangka ikut mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Banjar tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Banjar melaui bidang Sosial Budaya dan SDM Rabu (18/04), Menggelar Rapat Koordinasi Partisipasi Perempuan dipimpin kabid sosbud dan SDM H Syahruddin di aula Bauntung.

Dirapat tersebut disampaikan informasi terkait dengan APE (Anugrah Prahita Ekapraya) merupakan pengakuan terhadap komitmen dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.

 Selain itu juga disampaikan mengenai indikator terhadap APE dengan 7 prasyarat yaitu: MoU/Perda, Kebijakan Operasional Teknis, Pokja, Focal Point dan Tim Teknis, Fasilitator, Gender Champions, Profil Gender/Statistik Gender, GAP/GBS/ToR, CSR Anak.

Dari hasil rapat yang dihadiri beberapa SKPD terkait tersebut,  Syahruddin meminta  untuk segera dibuatkan payung hukum berupa Perbup terkait Partisipasi Perempuan yang ada di Kabupaten Banjar.

“Diharapkan SKPD yang terkait dapat membantu atau memberikan support terhadap terkait ketersediaan data berikut bukti dukung yang diperlukan dalam memenuhi penilaian APE sesuai dengan tupoksinya masing-masing” tutupnya. (ADB/Sosbud)