PEMANGKU KEBIJAKAN BAHAS INI DALAM DIALOG MUSRENBANG BANJAR
BANJARBARU – Usai pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Banjar tahun 2019 oleh Bupati Banjar, H Khalilurrahman pada Kamis Pagi (4/4)) di Ballroom Hortensia hotel Roditha Banjarbaru, talk show berupa pemaparan dan diskusi tanya jawab menjadi lanjutan dari acara ini.
Dialaog dan diskusi ini langsung dipandu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Banjar, dengan Galuh Tantri Narindra yang bertindak sebagai moderator.
Sementara itu untuk pemaparan materi disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Nasrun Syah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Saidan Fahmi serta Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Ariadi Noor.
Sekda Banjar yang mendapat kesempatan pertama dalam memberikan paparannya mengenai strategi kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banjar tahun 2020.
Dijelaskannya bahwa ada beberapa hal yang menjadi strategi dalam penegelolaan keuangan daerah, baik untuk pendapatannya maupun anggaran belanjanya.
“Pendapatan daerah harus kita tingkatkan, strategi yang perlu kita lakukan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan koordinasi vertikal dan peningkatan penerimaan dari dana hasil pengelolaan sumber daya alam” ujarnya.
Yang dilakukan oleh Kabupaten Banjar diantaranya adalah penataan sitem prosedur pemunggutan, pencatatan dan pengelolaan pajak serta restribusi daerah serta pengoptimalan potensi daerah melalui investasi.
“Sedangkan untuk belanja daerah kita efisienkan dengan penganggaran berbasis kinerja yag disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan dan berbasis urgensi kebuuhan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Banjar” katanya.
Nasrun Syah juga memaparkan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 1,66 triliun rupiah dengan defisit 116 miliar dan perkiraan penurunan defisit pada APBD tahun 2019 menjadi 64 miliar dari total APBD sebesar 1,96 triliun dengan strategi pengelolaan keuangan yang sedang dilakukan.
Dikesempatan kedua Saidan Fahmi menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Banjar berdasarkan hasil dari kegiatan reses kunjungan kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD ini menyapaikan keinginan masyarakat selama reses anggota DPRD yang menjadi prioritas pembangunan yang harus dilakukan pemerintah daerah.
“Masyarakat menginginkan pengaspalan jalan-jalan poros diberbagai daerah dan pembangunan jembatan beton di Sungai Lulut yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin karena keadaannya sekarang adapat dikatakan cukup memprihatinkan” ucap Saidan.
Adapun dari paparan terakhir yang diberikan oleh Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Ariadi Noor mengenai kebijakan pembangunan Kalsel tahun 2020.
Hal yang menjadi prioritas bagi provinsi Kalsel ungkap Ariadi adalah menggeser sektor tambang kesektor lain seperti ketahan pangan, pariwisata serta pariwisata.
Lebih lanjut Ariadi menjelaskan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa prioritas yaitu peningkatan kualitas SDM, peningkatan daya saing ekonomi, dengan meperhatikan kelestarian lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.
Ariadi juga mengharapkan agar prioritas Kabupaten Banjar sejalan dengan prioritas provinsi Kalsel.
Usai pemaparan dari 3 orang narasumber ini, para peserta yang terdiri dari aparatur pemerintahan, organisasi masyarakat, dll juga mendapat kesempatan untuk bertanya serta memberikan masukan pada pemangku kebijakan dalam perecanaan Penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD) tahun 2020.
Berberapa masukan diantaranya mengenai ekplorasi potensi daerah seperti pengembangan wisata religi dengan pembangunan pusat informasi dan pelatihan para pemandu (guide) serta proteksi kerajinan tangan kahas masyarakat banjar yang dapat menjadi porensi pendapatan daerah. (Teras7/ADB)