BAPPEDA LITBANG GELAR KEMBALI RAPAT FGD II KEGIATAN PENYUSUNAN KLHS RPJMD
MARTAPURA – Selasa (16/05/2020), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengambangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Banjar melalui Bidang Fisik dan Prasarana melaksanakan kegiatan Rapat FGD II Kegiatan Penyusunan KLHS RPJMD dengan Materi Analisis Data Sustainable development Goals (SDG’s).
Rapat yanga diadakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting tersebut dipimpin langsung Kepala Bappeda Litbang Hj Galuh Tantri Narindra, dengan peserta yang hadir dari Bappeda Litbang, DPUPR, DLH, Disbudpar, BKDSDM, DPMPTSP, Dishub, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Disnakbun, dan beberapa OPD terkait lainnya serta Ir. Setia Budi Peran, M.P tim ahli dari Fakultasn Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat dan 3 (tiga) narasumber/penyusun KLHS RPJMD dari Universitas Lambung Mangkurat diantaranya Prof.Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir,M.si, Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom dan Prof.Dr.Ir.H.Gt.M.Hatta, MS.
Tantri dalam sambutannya mengatakan bahwa ini merupakan pertemuan kesekian kalinya setelah kemaren meminta data dari SKPD dan instansi vertikal juga diminta terkait data capaian SDGS yang ada di Kabupaten Banjar.
“Terkait kegiatan FGD kedua ini nanti diharapkan bahwa dari data yang telah di analisa oleh tim ahli KLHS mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini nanti ada konfimasi lagi dari SKPD mana data yang perlu diperbaiki sehingga pd saat dilanjutkan data dan capaian SDGs yg ada di Kabupaten Banjar memang sudah diverifikasi oleh SKPD dan menjadi landasan ke tahapan selanjutnya.” Ujarnya.
Sementara itu dari paparan tenaga ahli Prof.Dr.Ir.H.Gt.M.Hatta, MS dkk, dijelaskan bahwa saat ini diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemudian untuk Jasa lingkungan perlu diperhatikan dalam rangka keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat
“Yang jadi masalah Adanya perilaku yang berlebihan dari manusia mengakibatkan ekosistem menjadi rusakapabila rusak maka menghambat ke pembangunan berkelanjutan, disini fungsi KLHS sendiri bagaimana pengaturannya antara kebutuhan manusia sendiri sejalan dan tanpa mengganggu fungsi ekosistem” jelas salah satu tenaga ahli.
Berdasarkan hasil analisis tim ahli yang sudah mencapai target SDGs/TPB untuk kabupaten banjar ada 63 indikator, yang belum mencapai target ada 68 indikator, sedangkan untuk tidak ada data ada 89 indikator yang kosong dan belum dikerjakan ada 7 indikator/tidak ada dalam wilayah kajian.
Ditambahkan kembali, kala Tantri mengharapkan dari hasil identifikasi bisa menjadi dasar bagi kita sebagai acuan untuk memperbaiki kedepannya, khususnya tentang kemiskinan data yang baru tercapai baru 7 kemudian yang belum tercapai sampai dengan 12 indikator perlu didalami selanjutnya, dari sisi tingkat kemiskinan Kabupaten Banjar paling rendah di kalsel, berdasarkan hasil data identifikasi di dinas sosial data di TNP2K (Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan) itu sekitar 40.000 lebih kepala keluarga yang masuk dalam data kemiskinan kemudian yang mendapatkan impact dengan adanya wabah corona kurang lebih data terakhir 68.000 tambahan sekitar 28.000 kepala keluarga terdampak kemiskinan, isa dibayangkan terkait kemiskinan, kesejahteraan dan kelaparan juga yang melonjak naik mudah2han bisa kita identifikasi lebih lanjut.
“Adapun tentang efisiensi dan efektifitas disini saya melihat kelembagaan apakah memungkinkan didalam penyusunan KLHS nanti diharapkan ada satu rekomendasi berdasarkan identifikasi secara kelembagaan sebagai dasar untuk meningkatkan efektifitas dan di restrukturisasi dari indikator kelembagaan yang ada 34 SKPD Di Kabupaten Banjar,” Pungkas tantri. (ADB/Bappeda Litbang)