BAPPEDALITBANG BANJAR ARAHKAN FORUM BPBD SUSUN RKPD 2027

MARTAPURA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar Rabu (18/2). Dilaksanakan di aula Aula Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2027, sebagai upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan lintas sektor.

Mewakili Kepala Bappedalitbang, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Hj. Herlina Maulidah memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah yang harus sejalan dengan program kerja sektor penanggulangan bencana. Dalam forum tersebut, ia menegaskan pentingnya integrasi perencanaan agar langkah-langkah mitigasi dan penanganan bencana menjadi bagian utuh dari agenda pembangunan daerah.

Dalam paparannya, Herlina menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 berpedoman pada visi jangka panjang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis daerah. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan infrastruktur pengendali banjir serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi krisis. Menurutnya, perencanaan yang matang akan menjadi landasan penting dalam mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

“Penyusunan RKPD 2027 bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan target indikator makro daerah tercapai, terutama dalam mengurangi wilayah rawan bencana dan mempercepat penanganan darurat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penguatan koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Sejumlah isu strategis turut menjadi sorotan dalam forum, di antaranya penguatan infrastruktur melalui revitalisasi jaringan irigasi sepanjang 3.000 kilometer serta optimalisasi polder dan embung. Selain itu, peningkatan pendidikan kebencanaan di sekolah dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) juga menjadi prioritas. Pengembangan Crisis Center terintegrasi ditargetkan mampu memastikan distribusi logistik dan penyelamatan korban mencapai capaian optimal, disertai rencana reboisasi hutan sebagai langkah mitigasi jangka panjang dari wilayah hulu.

Forum ini juga menegaskan tahapan lanjutan penyusunan RKPD 2027, yang akan dilanjutkan melalui Forum Lintas SKPD pada Maret dan mencapai puncaknya pada Musrenbang Kabupaten pada 26 Maret 2026.

Melalui forum ini diharapkan BPBD mampu merumuskan rencana kerja yang konkret dan terukur, sehingga perlindungan masyarakat Kabupaten Banjar terhadap risiko bencana dapat semakin efektif, efisien, dan selaras dengan tema pembangunan tahun 2027.(Ione/Brigade Bappedalitbang)