BAPPEDALITBANG BANJAR IKUTI RAKOR NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI DAN TINDAK LANJUT PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH
MARTAPURA – Bappedalitbang Kabupaten Banjar melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) kembali mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini berlangsung di Smart Room Center ruang kerja Ekosda Bappedalitbang Banjar, Rabu (4/6).
Rakor nasional tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional yang menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu fokus utama adalah penyediaan lahan untuk pembangunan dapur umum Menu Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
“Pemda diminta menyediakan minimal tiga lokasi lahan yang bisa berasal dari aset daerah atau desa. Nantinya lahan tersebut akan digunakan sementara oleh Badan Gizi Nasional,” ujar Tomsi.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong segera menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna mempercepat realisasi program pembangunan tiga juta rumah rakyat.
Di sektor kesehatan, Tomsi mengimbau seluruh pemda untuk aktif mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Hal ini dianggap strategis untuk deteksi dini penyakit agar tidak menunggu hingga parah.
Program unggulan lain yang dibahas adalah pembangunan SMA Unggul Garuda (SUGAR), di mana daerah diminta menyiapkan lahan dan percepatan proses legalitas untuk mendukung pendidikan berkualitas bagi generasi berprestasi di daerah.
Dalam rakor tersebut, turut hadir Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi, yang menyampaikan bahwa pada Mei 2025 terjadi deflasi sebesar -0,37% secara month-to-month.
“Sebanyak 136 kabupaten/kota mengalami deflasi, sedangkan 14 lainnya mencatatkan inflasi. Produksi komoditas hortikultura meningkat dibanding bulan sebelumnya,” jelas Windhiarso.
Ia menyebut deflasi ini sebagai hasil nyata dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Forkopimda juga mendapat apresiasi atas kontribusinya menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas pasokan bahan pokok.
Staf Ekosda Radian Tri Ambyapati, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut positif arahan pusat dan siap menindaklanjuti sesuai kondisi daerah.
“Kami di Bappedalitbang Banjar mendukung penuh agenda nasional ini, khususnya terkait penyediaan lahan untuk dapur umum MBG dan program SUGAR. Saat ini kami tengah mengidentifikasi aset yang bisa dimanfaatkan,” ujar Radian.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antar OPD dan stakeholder di Banjar menjadi kunci untuk merealisasikan program-program prioritas nasional agar berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.(Ione/Brigade Bappedalitbang)