BAPPEDALITBANG BANJAR LAKSANAKAN ANALISIS KEBUTUHAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MARTAPURA – Dalam rangka mendukung tahapan perencanaan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Banjar, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar melalui Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (PPE) melaksanakan kegiatan Analisis Kebutuhan Data Perencanaan Pembangunan Daerah. Rapat ini berlangsung pada Senin dan Rabu, 15 dan 17 September 2025, bertempat di ruang rapat Bappedalitbang.
Kegiatan dipimpin oleh Kepala Subbidang Data dan Informasi, Diah Ayu Yulianawati, yang akrab disapa Diah. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa analisis kebutuhan data ini merupakan langkah penting untuk memperkuat integrasi data perencanaan pembangunan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan daftar kebutuhan data perencanaan pembangunan daerah yang nantinya akan dipublikasikan pada portal Satu Data Indonesia Kabupaten Banjar,” ungkapnya.
Proses analisis kebutuhan data dilaksanakan melalui desk bersama bidang mitra sektor, khususnya pada Bidang Mitra Sumber Daya Alam. Data yang dihimpun berasal dari berbagai sumber, antara lain indikator Rakortek, RPJMD, SDGs, serta Renstra perangkat daerah. Dengan metode ini, diharapkan seluruh kebutuhan data dapat terpetakan secara jelas, lengkap, dan terstandarisasi sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
Peserta dalam kegiatan desk ini melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Kehadiran berbagai OPD ini menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa data yang dihimpun benar-benar merefleksikan kebutuhan lintas sektor pembangunan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun daftar kebutuhan data yang valid, terintegrasi, dan mudah diakses publik. Hal ini sekaligus mendukung transparansi serta memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data di Kabupaten Banjar. Dengan terbangunnya ekosistem data yang lebih baik, pemerintah daerah optimis mampu menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.(Ione/Brigade Bappedalitbang)