BeritaBidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

BAPPELITBANG KEMBALI GELAR RAPAT RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Martapura – Selain stunting dampak kekurangan gizi yaitu menurunnya IQ dan kurangnya daya kepintaran.   Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Banjar 2018-2021, yang disusun Bappelitbang secara swakelola melibatkan tim dengan memakai tenaga ahli dari Fakultas Kedokteran Jurusan Kesehatan Masyarakat ULM Leni Marlina.SKM,MKL dan Fahrini Yulidasari,SKM,MPH.

Jum’at (27/007), Bappelitbang kembali menggelar Rapat Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang dipimpin Kabid Sosbud dan SDM H. Syahruddin mewakili Kepala Bappelitbang bertempat di aula Bauntung, dihadiri tenaga ahli, Dinas Kesehatan dan staf Bappelitbang terkait.

Rapat kali ini megagendakan pememeriksaan apakah laporan yang  disusun telah sesuai dan penambahan data-data yang masih kosong

H Syahruddin dalam sambutannya mengharapkan jika ada index data terbaru bisa dimasukkan kedalam bab dan dapat dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Dari data tersebut akan diteliti, variable apa saja yang mempengaruhi kerawanan pangan dan apakah kerawan pangan ada hubungannya dengan terjadinya Gizi Buruk. Pada data yang ada Kabupaten Banjar sendiri mengalami surplus dalam hal ketahanan pangan, namun data tersebut tidak menjelaskan kecamatan mana yang telah mengalami surplus.

Dalam paparannya tenaga ahli menyebutkan bahwa pada bagian latar belakang akan ditambahkan kondisi kekurangan gizi dan gizi buruk pada Kabupaten Banjar dan tidak hanya terfokus pada masalah stunting. Di Kabupaten Banjar masalah kekurangan gizi dan gizi buruk kasusnya lebih banyak ditemukan. Dari data tahun 2017 terjadi 6 kasus masalah kekurangan gizi.  Salah satu dampak kekurangan gizi adalah penurunan IQ atau kepintaran. Menurut tenaga ahli untuk kerawanan pangan akan di bahas dalam BAB II. Pada bab ini akan dapat dilihat peta kerawanan pangan Kabupaten  Banjar beserta dengan dengan sumberdaya yang dimiliki setiap kecamatan. Akan dimasukkan juga pendapatan perkapita dan pendapatan perkapita Rumah Tangga di Kabupaten Banjar.

Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar juga memberikan masukannya mengenai perlunya ditambahkan secara rinci penyebab gizi buruk, serta angka Kematian Ibu dan Bayi beserta kenapa hal itu bisa terjadi dan apa hubungannya dengan ketahanan pangan.

“Diharapkan beberapa dinas yang terkait dalam penyusunan RAD PG dapat memberikan data yang diperlukan  agar dapat dimasukkan kedalam dokumen yang disusun,  serta diharapkan dengan adanya rapat ini data yang belum didapatkan dari SKPD terkait dapat bisa segera diserahkan kepada tim ahli agar bisa segera dimasukkan kedalam dokumen.” ujar Syahruddin menambahkan.

“Nantinya diperlukan rapat lanjutan untuk membahas mengenai isi data kerawanan Pangan dan diharapkan pada rapat selanjutnya dinas ketahanan pangan dapat berhadir dalam rapat pembahasan RAD PG” tutupnya.(ADB /Sosbud&SDM)