DARI RAKOR KE AKSI NYATA PENGUATAN EKONOMI DAERAH
BANJARMASIN – Komitmen memperkuat akses keuangan daerah kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Selatan yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Senin (23/02). Bappedalitbang Kabupaten Banjar turut mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar, H. Ikhwansyah, dalam forum strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan sektor keuangan dan pemerintah daerah tersebut.

Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai fondasi memperkuat ekonomi produktif masyarakat. Menurutnya, akses keuangan bukan sekadar angka statistik, tetapi instrumen nyata untuk mendorong pertumbuhan usaha dan kemandirian ekonomi warga Banua.
Ariadi Noor menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi kinerja TPAKD provinsi maupun kabupaten/kota melalui tiga fokus utama. Pertama, memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM agar pelaku usaha memiliki kesempatan naik kelas. Kedua, mempercepat digitalisasi keuangan daerah sehingga layanan semakin dekat, cepat, dan mudah dijangkau hingga wilayah pelosok. Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memahami cara memanfaatkan layanan jasa keuangan secara bijak dan produktif.

“TPAKD harus menjadi motor penggerak agar akses keuangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya, menekankan pentingnya kerja nyata lintas sektor. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan otoritas terkait menjadi kunci agar program tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan berbuah pada peningkatan kesejahteraan.
Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, menyampaikan bahwa rakor tahun ini mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Banua Sejahtera: Langkah Nyata Sinergi TPAKD Perkuat IKAD untuk Membangun Banua.” Menurutnya, forum ini menjadi momentum strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan akses keuangan yang inklusif, produktif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Rakor juga dihadiri oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Fajar Madjardi serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Catur Ariyanto Wibowo, bersama anggota TPAKD kabupaten/kota se-Kalsel. Kehadiran lintas institusi ini mempertegas bahwa penguatan akses keuangan memerlukan orkestrasi kebijakan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.

Menanggapi hasil rakor, Kasubbid Ekonomi Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Gusti Rizki Azhari kepada Brigade Bappedalitbang , menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan strategis tersebut melalui sinkronisasi program perencanaan daerah.
“Bappedalitbang akan memastikan penguatan akses keuangan ini terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan mendukung pengembangan UMKM serta ekonomi produktif di Kabupaten Banjar,” ujarnya. Ia menambahkan, kolaborasi yang solid diharapkan mampu mempercepat terwujudnya ekosistem keuangan yang inklusif dan berdaya saing demi kemajuan Banua.(Ione/Brigade Bappedalitbang)
