KABUPATEN BANJAR GELAR ANALISIS DATA INDIKATOR MAKRO UNTUK PERKUAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS DATA
MARTAPURA — Dalam rangka penyusunan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bappedalitbang, khususnya Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (PPE) Sub Bidang Data dan Informasi, melaksanakan kegiatan Analisis Data Indikator Makro Terpilih yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada Selasa (5/11/2025) pagi di Aula Baiman Bappedalitbang Banjar.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang PPE, dan didampingi oleh Kasubbid Data dan Informasi, Diah Ayu Yuliana. Turut hadir narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar yang memberikan pemaparan terkait indikator makro yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Mewakili pimpinan, Mujahid menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui pemanfaatan data statistik resmi sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Analisis indikator makro ini penting agar seluruh perangkat daerah memiliki persepsi dan rujukan data yang sama dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan. Dengan data yang valid dan ter-update, kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran,” jelas Mujahid.
Pada sesi pemaparan, tiga narasumber dari BPS menyampaikan materi sesuai indikator masing-masing.
Materi pertama disampaikan oleh Eddy Erwan Nopianoor, yang mengangkat analisis kemiskinan berdasarkan pendekatan Garis Kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran masyarakat. Eddy menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2025, meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar naik, kedalaman dan keparahan kemiskinan justru membaik, yang berarti sebagian besar penduduk miskin berada dekat garis kemiskinan dan bukan termasuk kategori miskin ekstrem
Selanjutnya, Monica Raina Listya memaparkan materi terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan cara BPS menghitung IPM berdasarkan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Monica menyampaikan bahwa IPM digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia dan juga menjadi salah satu dasar penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Ia menjelaskan bahwa IPM Kabupaten Banjar pada tahun 2024 mencapai 74,41, termasuk kategori tinggi, dengan UHH sebesar 73,55 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,04 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah 7,95 tahun.
Selain itu, BPS juga memaparkan data terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dibawakan oleh Ariful Ramadhon, termasuk kondisi pasar kerja dan tantangan penyerapannya di sektor produktif.
Mujahid menambahkan bahwa hasil dari paparan ini memberikan banyak informasi penting untuk penguatan data sektoral.
Acara ini dihadiri berbagai perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan indikator makro, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPRP, Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas PMPTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta RSUD Ratu Zalecha.
Mujahid berharap kegiatan ini dapat mendorong sinergi dan kesamaan data dalam proses perencanaan.
“Diharapkan dengan kegiatan Analisis ini Bappedalitbang Banjar dapat memperkuat penyusunan dokumen perencanaan yang lebih akurat, terukur, dan berbasis evidence, sehingga pembangunan di Kabupaten Banjar semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.”(Ione/Brigade Bappedalitbang)