LINTAS SKPD SATUKAN LANGKAH DORONG EKONOMI DAERAH

MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bappedalitbang Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi Teknis Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPPED) di Klinik Perencanaan Lantai 1 Bappedalitbang, Rabu (25/2). Rapat ini difokuskan pada evaluasi sembilan langkah konkret percepatan ekonomi daerah sebagai bagian dari strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bidang Ekonomi, Gusti Rizki Azhari. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah. “Percepatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita perlu kolaborasi yang solid dan data yang terinput dengan baik agar seluruh indikator dapat dimonitor secara akurat,” ujarnya.

Rapat teknis ini dihadiri oleh operator dari berbagai SKPD, antara lain BPKPAD, DKUMPP, Disbudporapar, Disnakertrans, DPMPTSP, Dinas PUPRP, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjar. Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa percepatan ekonomi memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu dari hulu hingga hilir.

Agenda utama rapat adalah mengevaluasi hasil input data percepatan pertumbuhan ekonomi hingga Januari 2026. Sebagian besar indikator seperti realisasi APBD, progres perizinan, dan utilitas kawasan industri telah terisi dalam sistem link kendali ekonomi. Namun, masih terdapat beberapa poin krusial yang membutuhkan tindak lanjut, termasuk koordinasi terkait ketersediaan dan keterjangkauan energi untuk proyek infrastruktur pemerintah bersama PT PLN (Persero).

Selain itu, pembahasan juga mengerucut pada rencana pembentukan Satgas Pencegahan Ekspor Impor yang perlu dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan Provinsi, serta usulan Surat Edaran Bupati tentang Prioritas Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada proyek konstruksi daerah. Update dan kelengkapan data dinilai sangat vital agar sembilan langkah konkret tersebut dapat termonitor secara real time dan akuntabel.

Melalui rakor ini, Bappedalitbang melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) berharap seluruh SKPD penanggung jawab segera melengkapi data realisasi yang masih kurang dan mengunggah dokumen pada sistem kendaliekonomi.kemendagri.go.id sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan penguatan monitoring berbasis data dan sinergi lintas sektor, Kabupaten Banjar optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional.(Ione/Brigade Bappedalitbang)