MENAJAMKAN PRIORITAS, MENJAGA KUALITAS PERENCANAAN
MARTAPURA – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Bappedalitbang Kabupaten Banjar melalui Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE) menggelar Rapat Persiapan Forum Lintas SKPD, Senin (2/3/2026) pagi di Aula Bauntung. Rapat ini menjadi tahapan strategis untuk menajamkan serta menyelaraskan program prioritas hasil Musrenbang dengan program teknis masing-masing perangkat daerah, sehingga arah pembangunan 2027 lebih terukur dan terpadu.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bappedalitbang yang diwakili Sekretaris Bappedalitbang, Hanafi, didampingi Kabid PPE Mujahid, serta dihadiri pejabat struktural internal.
Dalam sambutannya, Hanafi menegaskan bahwa forum lintas SKPD bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang konsolidasi kebijakan lintas perangkat daerah guna memastikan setiap usulan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program yang realistis dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan administrasi serta percepatan tindak lanjut hasil forum sebelumnya.
Kabid PPE Mujahid memaparkan bahwa tahapan penyusunan RKPD 2027 diawali dengan evaluasi hasil forum SKPD dan verifikasi perangkat daerah. Sejumlah kegiatan telah disetujui, sementara sebagian lainnya masih dalam status hold menunggu penyesuaian. Ia menekankan bahwa seluruh SKPD wajib segera melengkapi berita acara forum serta menginput hasil pembahasan ke dalam aplikasi perencanaan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.
Dalam paparannya, Mujahid juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 20 persen pada akhir 2026 berdampak pada pagu anggaran 2027. Kondisi ini menuntut kecermatan dalam menyusun prioritas program, mengingat beberapa perangkat daerah memiliki rancangan awal yang lebih besar dibanding DPA 2026. Oleh karena itu, penyusunan RKPD harus mempertimbangkan tren penurunan APBD di sejumlah kabupaten agar perencanaan tetap rasional dan adaptif.
Lebih lanjut, forum lintas SKPD yang mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 ini juga membahas lima prioritas utama RKPD 2027 yang selaras dengan misi RPJMD, yakni penguatan sumber daya manusia, akselerasi produktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan ketangguhan bencana, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Sejumlah program quick win turut dibahas, seperti pelaksanaan car free day, percepatan pembentukan posyandu di seluruh desa, perluasan layanan feeder, hingga rencana pembangunan sekolah rakyat dan rumah sakit tipe D.
Di sela rapat, Kepala Bappedalitbang yang berkesempatan hadir kembali menegaskan pentingnya kolaborasi lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan yang implementatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui forum ini, diharapkan setiap perangkat daerah mampu mengintegrasikan usulan Musrenbang dengan kebijakan strategis daerah secara komprehensif, sehingga RKPD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, terarah, dan responsif terhadap tantangan daerah.(Ione/Brigade Bappedalitbang)