MUSRENBANG SIMPANG EMPAT DORONG PEMBANGUNAN INKLUSIF
MARTAPURA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar diwakili Kabid Penelitian Pengembangan dan Inovasi Nuri Ansyari bersama tim menghadiri pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Simpang Empat yang digelar pada Senin (19/1/2025) pagi di Aula Kecamatan Simpang Empat.
Kegiatan ini dibuka secara simbolis oleh Staf Ahli Bupati Banjar Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Mada Taruna, sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2027.
Camat Simpang Empat, Jurzi Zaidan, dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran seluruh peserta Musrenbang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, Forkopimcam, kepala desa, serta tokoh masyarakat. Ia menyampaikan berbagai usulan rencana pembangunan untuk Kecamatan Simpang Empat yang telah dihimpun dari hasil Musrenbang Desa. Menurutnya, seluruh usulan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menyampaikan arahan Bupati Banjar, Mada Taruna menegaskan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan forum strategis yang tidak sekadar rutinitas tahunan, melainkan ruang penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara kolaboratif, terintegrasi, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara menyeluruh.
Lebih lanjut disampaikannya, RKPD Tahun 2027 memiliki makna strategis karena merupakan tahun kedua pelaksanaan visi Kabupaten Banjar, sekaligus bagian awal dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang diusulkan harus benar-benar selektif, tepat sasaran, sesuai kewenangan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam penguatan sumber daya manusia, ekonomi daerah, dan ketangguhan terhadap bencana.
Ia juga menjelaskan bahwa pada tahun ini pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fiskal akibat dinamika kebijakan nasional. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa dan kecamatan untuk semakin mandiri dan inovatif dalam menggali potensi serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pengelolaan anggaran diharapkan dilakukan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.
Melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung dinamis, masing-masing desa secara aktif menyampaikan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Desa. Seluruh usulan tersebut kemudian dibahas dan diprioritaskan untuk diusulkan ke tingkat kabupaten sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2027.
Diharapkan, Musrenbang Kecamatan Simpang Empat mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang sinergis, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah.(Ione/Brigade Bappedalitbang)