RAKOR KEMISKINAN 2025, PEMKAB BANJAR FOKUS SINKRONISASI DATA DAN PROGRAM TERARAH
MARTAPURA – Suasana Aula Kantor BKDPSDM Banjar pada Rabu (10/12/2025) tampak lebih ramai dari biasanya. Sekitar 120 peserta dari berbagai unsur mulai dari perangkat daerah, lembaga vertikal, pelaku CSR, Baznas, hingga para anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berkumpul untuk mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2025.
Rakor ini dibuka oleh Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, yang hadir bersama Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Fara Hayani, serta Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3AP2KB, Aswadi.
Dalam sambutannya, Habib Idrus menegaskan bahwa meskipun Kabupaten Banjar kembali mencatatkan diri sebagai daerah dengan persentase kemiskinan terendah di Kalimantan Selatan pada tahun 2025 yakni 2,74 persen upaya penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti. Menurutnya, angka tersebut tetap mencerminkan adanya warga yang membutuhkan perhatian dan intervensi nyata.
Ia memaparkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak sederhana. Masalah-masalah seperti akses pendidikan yang belum merata, layanan kesehatan yang perlu ditingkatkan, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga terbatasnya peluang kerja masih menjadi persoalan penting yang harus diatasi bersama.
“Dengan kolaborasi dan langkah strategis yang tepat sasaran, saya yakin kita mampu mengurai persoalan ini sedikit demi sedikit,” ujarnya. Habib Idrus juga menyinggung arah kebijakan nasional yang mulai mendorong penyatuan berbagai sumber data menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai pondasi kebijakan yang lebih tepat dan akurat.
Melalui forum Rakor ini, ia meminta seluruh perangkat daerah melaporkan perkembangan sekaligus rencana aksi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia menekankan pentingnya intervensi yang terarah, terukur, dan saling tersinkronisasi agar pembaruan data lintas sektor melalui Sekretariat TKPK dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Banjar, Nashrullah Shadiq, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan isu strategis yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan berbasis data. Pemerintah daerah, ungkapnya, terus berupaya meningkatkan kualitas sistem informasi serta memastikan sinkronisasi program agar bantuan dan intervensi benar-benar tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penduduk tidak produktif dalam pemberian perlindungan sosial, sementara warga produktif akan diarahkan pada program pemberdayaan dan bantuan modal.
“Jika lapangan kerja bisa terbuka lebih luas, insyaallah masyarakat produktif yang saat ini masih berada di garis kemiskinan dapat terangkat kehidupannya,” ujarnya penuh optimisme.
Rakor kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan sepanjang tahun 2025. Mereka yang menerima apresiasi tersebut adalah Forum CSR yang diwakili PTAM Intan Banjar, Baznas, serta Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banjar.
Penghargaan ini menjadi simbol kolaborasi yang terus tumbuh di Kabupaten Banjar—kolaborasi yang diharapkan mampu memperkuat langkah bersama dalam memperbaiki kehidupan masyarakat kurang mampu. (RSB/Ione/Brigade Bapedalitbang)