SINERGI CSR DAN RKPD 2025, FOKUS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI BANJAR
KARANG INTAN – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong peran aktif sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendekatan kolaboratif Pentahelix. Hal ini disampaikan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, dalam diskusi panel yang dipandu Moderator Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Dedi Nurmadi. acara digelar usai peluncuran CSR Award 2025 di Bukit Bintang Resort, Karang Intan, Selasa (10/12/2024).
“Peran serta dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi juga melibatkan kontribusi aktif dari sektor swasta, termasuk badan usaha,” ujar Nashrullah.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Banjar telah mengimplementasikan model kolaboratif Pentahelix, yang mencakup lima elemen utama: pemerintah (government), bisnis (business), akademisi (academia), masyarakat (community), dan media. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi isu kompleks, seperti stunting dan pengangguran, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
“Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar-kelompok demi mencapai tujuan bersama, termasuk membangun kewirausahaan yang berdampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Banjar,” tambahnya.
Nashrullah juga menekankan pentingnya menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan rencana kerja TSP/CSR agar program yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Hikmatullah dari PT Air Minum Intan Banjar memaparkan materi bertema “Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)/Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan”. Ia menekankan relevansi TSP/CSR dalam mendukung prioritas pembangunan lokal dan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).
“TSP/CSR yang selaras dengan pembangunan daerah memberikan manfaat ganda. Bagi perusahaan, ini dapat meningkatkan citra positif dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Sementara itu, bagi daerah, program ini mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelas Hikmatullah.
Ia juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan TSP/CSR, seperti kurangnya koordinasi antara perusahaan dan pemerintah daerah, program yang tidak relevan dengan kebutuhan lokal, serta minimnya evaluasi dampak dan pelaporan hasil.
Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, peserta yang terdiri dari perwakilan SKPD dan perusahaan anggota Forum TSP berupaya mencari solusi agar program TSP/CSR benar-benar tepat sasaran. Diskusi ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman perusahaan dalam melaksanakan program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembinaan UMKM di lingkungan sekitar mereka.
Diharapkan melalui kolaborasi ini, program TSP/CSR dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan dunia usaha.(Ione/Bappedalitbang)