SINKRONKAN TARGET DAN DATA, BAPPEDALITBANG PERKUAT PERENCANAAN EKONOMI

MARTAPURA – Bappedalitbang Kabupaten Banjar melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) menggelar rapat bersama SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi dalam rangka Identifikasi Realisasi dan Capaian Evaluasi RKPD 2025, Target Perubahan RKPD 2026, serta penyusunan Target Tahun 2027. Rapat yang berlangsung pada Rabu (11/2) di Klinik Perencanaan Bappedalitbang Banjar ini dipimpin langsung oleh Kabid Ekosda Dedi Nurmadi, didampingi Kasubbid Ekonomi Gusti Rizki Azhari.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2027 sekaligus upaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra. Dedi Nurmadi menegaskan bahwa proses identifikasi tidak hanya sebatas mencatat angka realisasi, tetapi juga memastikan konsistensi indikator dan ketepatan metodologi pengukuran. “Kita ingin target 2027 benar-benar realistis, terukur, dan selaras dengan RPJMD. Data harus kuat, analisis harus tajam, dan indikator harus konsisten antar dokumen,” ujarnya.

Rapat dihadiri oleh perwakilan Bappedalitbang serta SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi, di antaranya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. Seluruh peserta secara bergiliran memaparkan capaian kinerja tahun 2025, usulan perubahan target 2026, hingga proyeksi target 2027 sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam diskusi, sejumlah indikator strategis menjadi perhatian, mulai dari Indeks Ketahanan Pangan, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, rasio kewirausahaan, hingga kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan PDRB. Beberapa capaian menunjukkan tren positif, seperti peningkatan investasi dan pertambahan industri kecil menengah. Namun, terdapat pula indikator yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, terutama yang masih menunggu rilis data BPS atau konfirmasi teknis dari bidang terkait.

Tak hanya membahas Indikator Kinerja Daerah (IKD), rapat juga menelaah Indikator Kinerja Kunci (IKK) lintas urusan, seperti tenaga kerja, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, perdagangan, hingga perindustrian. Beberapa indikator bahkan memerlukan penyesuaian karena perubahan status atau dinamika kebijakan, sehingga harmonisasi data dan dokumen menjadi agenda utama sebelum finalisasi.

Melalui identifikasi dan evaluasi ini, Bappedalitbang berkomitmen memastikan bahwa target RKPD 2026 dan 2027 benar-benar berbasis kinerja dan selaras dengan sasaran RPJMD. Meski secara umum target telah mengacu pada prinsip perencanaan berbasis hasil, masih terdapat beberapa indikator yang perlu penyempurnaan dari sisi metodologi, data dukung, dan konsistensi antar dokumen.

Dengan proses asistensi yang komprehensif ini, diharapkan perencanaan sektor ekonomi Kabupaten Banjar ke depan semakin tajam, adaptif, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan daerah.(Ione/Brigade Bappedalitbang)