TERKAIT RENDAHNYA KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM JKN DI KABUPATEN BANJAR , PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR LAKUKAN KAJIAN

MARTAPURA – Melihat biaya berobat di Indonesia yang relatif mahal, kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS  adalah salah satu solusi yang tepat. Hal ini dikarenakan memang sudah waktunya masyarakat tidak menjadi korban atau obyek, dan biaya kesehatan masyarakat harus lebih diperhatikan.

Salah satu permasalahan penting dalam JKN adalah kurangnya keikutsertaan masyarakat, salah satunya di Kabupaten Banjar dengan permasalahan yang beragam.  Hal tersebut tentunya berdampak pada kurangnya indeks program yang dicanangkan pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan yang merata pada seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut  Pemerintah Kabupaten Banjar melalui  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar melakukan Penelitian terkait JKN bekerjasama dengan Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad al-Banjari Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengambil judul “Kebijakan Strategis Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Banjar” Selasa (31/1/2023) siang, Bappedalitbang Banjar menggelar Ekspose Pendahuluan bertempat di aula Baiman Martapura.

Kepala Bappedalitbang Riza Dauly menyampaikan, data di tahun 2022 cakupan perlindungan Pemerintah daerah terhadap hak-hak fundamental kepada masyarakat dalam bidang kesehatan relatif rendah, oleh karena itu penelitian ini diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui perlindungan tersebut.

Sementara itu tim peneliti Yati Nurhayati, dkk memaparkan  bahwa penelitian yang dilakukan untuk mencari rumusan masalah yaitu faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Banjar dalam keikutsertaan JKN serta bagaimana model kebijakan strategis yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar guna meningkatkan kepesertaan JKN di Kabupaten Banjar.

“Kebijakan di Kabupaten Banjar yang berjalan sejak tahun 2019 belum memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah karena di tahun 2022 menunjukkan bahwa cakupan Universal Health Coverage Kabupaten Banjar tergolong yang paling rendah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 66,83% dari jumlah penduduk 561.665 jiwa” jelas Yati dihadapan peserta ekspose yang hadir.

“Metode yang akan kita gunakan dalam penelitian adalah pendekatan riset multidisipliner dengan menggunakan desain metode campuran konvergensi parallel pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan” pungkasnya.

Disertai diskusi dan Tanya jawab acara ini dihadiri Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB), Bappedalitbang, Tim Peneliti Uniska, BPJS Kabupaten Banjar serta undangan terkait lainnya. (Bappedalitbang)