BeritaBidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

WAPRES MINTA DUKUNGAN DAERAH KUATKAN KOMITMEN PENURUNAN STUNTING, FORUM NASIONAL STUNTING TAHUN 2021

MARTAPURA – Kepala Bappedalitbang Hj Galuh Tantri Narindra bersama Kepala DP2KBP3A Hj Siti Hamidah mewakili Bupati Banjar dalam rangka menghadiri Forum Nasional Stunting Tahun 2021 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bekerja sama dengan Tanoto Foundation. Kegiatan ini dilakukan secara daring Selasa (14/12/2021) di Command Center, Martapura.

Acara Forum Nasional Stunting 2021 yang mengusung Tema “Komitmen dan Aksi Bersama untuk Membangun Strategi Efektif Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia”.ini secara resmi oleh Wakil Presiden RI KH  Maruf Amin.

Dalam sambutannya K.H Ma’ruf Amin menyampaikan penanganan stunting bukan saja persoalan bangsa saat ini, tetapi juga menyangkut masa depan generasi penerus Indonesia.

“Percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal,” ujarnya.

“Kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja. Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” ungkap Wakil Presiden.

Ma’ruf Amin meminta meminta kepada para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya, didukung dengan sumber daya yang mencukupi, dan dipastikan bahwa setiap intervensi yang diperlukan sampai hingga ke tingkat keluarga yang dikategorikan rawan stunting.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo meyampaikan, BKKBN berkomitmen untuk mencapai target 14 persen angka stunting di tahun 2024, yang saat ini berada di angka 27,7 persen.

“BKKBN sudah membuat terobosan atau inovasi untuk penurunan stunting yaitu dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). Jadi stunting itu dimulai dari keluarga, pendekatan melalui keluarga dimana tim pendamping keluarga itu ada 3 unsur yaitu dari Kesehatan atau Bidan, Tim Penggerak PKK dan Kader-kader yang ada di daerah,” jelasnya..

Di sisi lain Dewan Pembina Tanoto Foundation Belinda Tanoto mengatakan, bahwa berdirinya Tanoto Foundation lembaga filantropi independen di bidang pendidikan didasari oleh filosofi bahwa pendidikan berkualitas mempercepat hadirnya kesetaraan peluang.

Tanoto Foundation secara aktif bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pihak lainnya dalam membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Yang mana Programnya sendiri dibagi menjadi Tiga Area. Yaitu, Lingkungan pembelajaran di bidang pendidikan dan pengembangan anak usia dini dan pendidikan dasar; Pengembangan pemimpin masa depan; dan Riset medis di Asia.

“Kami sangat percaya bahwa pengembangan sumber daya manusia harus dimulai sedini mungkin. karena itulah kami memiliki perhatian dan komitemen tinggi untuk membantu pemerintah menurunkan angka prevalensi stunting” tutup Belinda Tanoto.

Seperti diketahui, masalah stunting perlu segera diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia (SDM) dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Stunting terjadi ketika anak gagal tumbuh pada 1.000 hari pertama kehidupan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Efek stunting dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan perkembangan otak anak. Hal ini menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual yang akan berpengaruh pada produktivitas saat dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.

Adapun pembicara pada hari pertama Forum Nasional Stunting 2021, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa.

Ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.(ADB/Bappedalitbang)